Unik: Bukan Sekadar Hiasan Dinding

BEBERAPA waktu yang lalu saya bersama seorang rekan berkesempatan mengikuti acara diskusi selama 2 hari di gedung Bank Indonesia Balikpapan, soal UKM. Diskusi berlangsung dari pagi hingga sore, sehingga ada waktu jeda untuk ishoma dan sempat melihat-lihat suasana gedung yang belum pernah saya lihat sebelumnya.

Salah satunya adalah hiasan dinding ini, sebuah komitmen pegawai yang cukup bagus untuk mengingatkan para pegawai dan siapa saja yang lewat disana. Saat diamati beberapa tanda tangan yang tertera tampak mulai dari pimpinan BI sampai pegawai turut membubuhkan tanda tangan. Seolah-olah menunjukkan bahwa seluruh pegawai BI bertekad maju dan berkembang bersama jajaran pimpinan.

Komitmen Bersama Pegawai BI Balikpapan

Hiasan dinding ini terletak di lantai dasar tepat lalu lalang pintu masuk sebelah kanan gedung, dan itu tampaknya sengaja dipasang disana, mungkin sebagai pengingat pegawai setiap kali masuk kerja dan melalui jalan tersebut.

Jadi ingat di pintu pagar gedung sekolah, biasanya ada papan pengumuman dengan tulisan besar: “Anda Terlambat Datang!” hihihi...

Sementara itu ada yang unik di Perpustakaan Kota Balikpapan, hiasan dinding ini tampaknya ditujukan untuk pengunjung. Berada persis di ujung tangga naik lantai 3. Berisi prosedur atau Flow Chart peminjaman dan pengembalian buku. Cukup simple sih, meski saya sendiri bingung membacanya.

Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku
Perpustakaan Kota Balikpapan

Awalnya saya tidak tertarik saat melewatinya, tetapi sepulangnya hendak turun tangga saya jadi penasaran saat melihatnya kembali, ada yang aneh dengan simbol yang digunakan, bandingkan dengan dari Wikipedia ini.

Meski begitu, saya yakin ini memang bukan sekadar hiasan dinding, tapi memang ada pesan yang ingin disampaikan. Kalaupun Flow Chart itu standar-standar saja, mungkin saya tidak tertarik melihatnya.

Memang bukan sekadar hiasan dinding. :-)

Sepeda, Moda Transportasi Alternatif dan Modal Narsis di Balikpapan

Lebih dari 5.000 pencinta olahraga sepeda memenuhi
Lapangan Merdeka, Balikpapan, Minggu (29/1/2012).
Dok. Kaltimpost.co.id

Dalam sepekan ini saya mencoba menghidupkan kembali dan membiasakan diri bersepeda menuju tempat kerja atau kampus. Mulanya, gowes ini untuk olah raga yang bila ada kesempatan saya lakukan di Minggu pagi atau Sabtu sore, kadang bersama istri, sesekali bersama anak-anak, baik jarak pendek atau jauh untuk ukuran kami.

Jarak terjauh kami lebih kurang 20 km, dengan rute mulai dari Baru Tengah, Karang Anyar, Pelabuhan Semayang, Kantor Walikota, Markoni, Gunung Malang, Karang Jati, Rapak, Karang Anyar, dan kembali ke Baru Tengah. Sedangkan jarak pendek hanya seputar Jembatan Sepaku dan Pasar Pandansari.

Secara umum kontur dan kondisi jalan cukup bagus untuk dilalui dengan bersepeda, dan jalan masih dalam area bisnis di kota Balikpapan. Saat ini yang diperlukan adalah jalur hijau dan rambu-rambu khusus pesepeda.

*******

Dalam 3 tahun terakhir saya perhatikan banyak event fun bike atau cross country yang diadakan di Balikpapan. Muncul pula kelompok atau komunitas sepeda seperti onthel mania maupun komunitas sepeda dari perusahaan maupun jejaring sosial. Beberapa perusahaan besar yang ada di Balikpapan pun sejak 3 tahun lalu bekerja sama dengan pemerintah kota menyediakan jalur hijau khusus untuk pesepeda. Ini pertanda baik regulator dan fasilitator untuk para pengguna sepeda.

Sayang sekali, kegiatan bersepeda hanya ramai di akhir pekan saja, bahkan tidak sedikit digunakan untuk heboh ajang pamer sepeda maupun kostum pakaian. Artinya, selama ini sepeda masih digunakan untuk sekadar bersenang-senang saja di akhir pekan. Sepeda belum menjadi alat transportasi alternatif menggantikan mesin-mesin berasap, yang memenuhi jalanan dan banyak menguras bahan bakar minyak.

Meski demikian, saya optimis bahwa suatu saat masyarakat, tidak hanya Balikpapan, secara perlahan akan merubah moda transportasinya beralih ke sepeda. Hal ini didukung adanya fakta -- dari event fun bike tersebut -- yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kota telah memiliki sepeda dan mulai menggunakan sepeda untuk beberapa kegiatan dasar seperti olah raga, bekerja, belanja ke pasar, atau antar jemput anak sekolah.

Fakta berikutnya adalah jumlah pengendara motor yang cukup besar dan kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan pada waktu pergi dan pulang kerja. Apabila kemacetan terus terjadi setiap hari, secara psikologis akan mendorong masyarakat mencari transportasi alternatif. Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi setidaknya ikut memberikan pengaruh ekonomi.

Mari hitung-hitungan, diasumsikan jika setiap satu orang mengkonsumsi bensin 1 liter sehari, dan dalam satu kota ada 1000 orang beralih moda transportasi ke sepeda, maka berarti ada 1000 liter per hari yang bisa dihemat kota Balikpapan. Bisa dibayangkan berapa penghematan yang bisa diperoleh dalam sebulan, setahun, 10 tahun? Ini baru salah satu cara mengalihkan konsumsi BBM (bensin) dan kemacetan dengan bersepeda, dan mungkin masih ada banyak cara lain.

Untuk itu dibutuhkan sosialisasi (sosio kultural) guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dan budaya bersepeda. Diawali dari gerakan sepeda di lingkungan pemerintah kota, SKPD, sekolah hingga perusahaan-perusahaan dalam gerakan bike to work, bike to office, bike to school atau apalah namanya. Gerakan ini diperlukan paling tidak agar masyarakat tidak minder menggunakan sepeda. Kabarnya gerakan ini sudah ada dan diadakan setiap hari Jumat, sebagai Hari Bersepeda bagi masyarakat Kota Minyak

Bila sudah ada gerakan tersebut, secara perlahan pemerintah kota diharapkan menyediakan fasilitas atau sarana, dan memberlakukan waktu-waktu khusus bebas kendaraan bermotor dan truk pada jalan raya tertentu, atau penambahan fasilitas jalur hijau dan rambu-rambu khusus untuk pesepeda.

Campur tangan pemerintah ini diperlukan untuk menfasilitasi dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat, seperti langkah pemerintah pusat pada konsumsi minyak tanah beralih ke gas alam, dan terbukti mampu meredam ketergantungan masyarakat akan minyak tanah. Begitu juga terhadap ketergantungan bensin, pemerintah kota perlu campur tangan mengatur dan memfasilitasi penduduk kotanya dengan baik. Ini terbukti dengan adanya peraturan sementara pembatasan BBM seperti dilansir di media massa ini.

Jika sudah ada kepastian hukum dan sarana prasarana, masyarakat akan merasa aman dan nyaman bersepeda, yang implikasinya ikut menyumbang penghematan BBM, khususnya bensin.

Bagaimana pendapat Anda?

Belajar dari Purwakarta tentang Pembuatan KTP yang Cepat dan Gratis

Beberapa waktu lalu di milis yang saya ikuti tersebar berita yang menyoroti berita tentang naiknya biaya paspor. Yang menjadi perhatian saya, di berita tersebut dicantumkan besaran harga pembuatan paspor elektronik yang ditetapkan Rp 670.000 plus biaya sistem teknologi informasi Rp 55.000 dan sidik jari Rp 15.000. Seorang kolega mengkritik seolah-olah Negara/Pemerintah mencari untung dan berdagang dengan masyarakat. Padahal, menurutnya, Pemerintah/Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya (RSBI adalah contohnya). Pemerintah tidak boleh mencari keuntungan dari rakyatnya. Pemerintah boleh menarik pajak pada berbagai fasilitas yang diberikannya tapi tidak boleh mencari keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkannya.

Tentu, saya mengamini dan sangat sepakat dengan pendapat tersebut, apalagi bila disangkutpautkan dengan biaya Paspor atau KTP misalnya. Contoh biaya paspor di atas yang memasukkan biaya sistem teknologi informasi itu lucu. Analoginya mirip begini, taruhlah saya mau beli bakso satu mangkuk, setelah dihitung dikasir saya mendapati struk tertera biaya sistem pencacah pentol -- yang harganya ratusan juta itu -- Rp 30 ribu. Mestinya semangkuk bakso dengan biaya patut 20 ribu, tapi karena ada biaya sistem pencacah pentol itu harga bakso naik menjadi 50 ribu semangkuk.

Dalam bisnis, Kwik Kian Gie, pengusaha, ekonom dan mantan menteri ekonomi ini pernah mengatakan "Kalau mau cari uang, ya cari uang, akan tetapi ada kepatutannya," ujar Kwik. Dengan nilai-nilai kepatutan ini, pengusaha bakso seperti analogi di atas dapat menentukan dan memperkirakan seberapa pantas harga semangkuk bakso produksinya tersebut tanpa diembel-embeli harga yang tidak perlu. Bagaimana dengan Pemerintah/Negara, apakah perlu bisnis dengan rakyatnya?

Sementara itu saya menemukan berita yang selama ini berharap dapat diterapkan di kota dimana saya tinggal. Saya kutip berita itu di sini sebagai catatan pelengkap.

Pembuatan KTP Online di Purwakarta Gratis
Syamsu Nursyam

05/01/2011 17:57
Liputan6.com, Purwakarta: Ketika di sebagian wilayah, pembuatan KTP masih dipersulit dan waktunya lama, Pemkab Purwakarta justru memberlakukan pembuatan KTP online secara gratis, dan tentu saja lebih praktis dan cepat. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sistem kartu tanda penduduk (KTP) online mulai diberlakukan di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (4/1).

Bahkan pemkab setempat akan memberikan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap aparat yang melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat yang tengah mengurus pembuatan KTP. Masyarakat yang akan membuat KTP online, cukup mendatangi kantor kelurahan, atau kantor desa dan dapat diselesaikan dalam waktu lima menit.

Sistem KTP online tersebut, merupakan rangkaian program pembuatan KTP sekaligus pendataan penduduk, serta memudahkan pemda dalam menggulirkan kebijakan dalam rangka menyejahterakan masyarakat, dengan sistem pencatatan secara elektronik. Pencanangan pembuatan KTP online di Purwakarta, merupakan satu-satunya di Jawa Barat. (IDS/Vin)

Karena akan ada pilkada tahun 2011 ini, saya hanya bisa berharap dan berdoa semoga walikota Balikpapan yang terpilih nanti bisa belajar dan menerapkan model ala Purwakarta ini, syukur-syukur lebih baik. :-)