Inilah Hosting Gratis Website Sekolah dari Unair!

Screenshot sch-id.net

Kabar baik untuk sekolah-sekolah yang sedang membutuhkan layanan hosting web sekolah tetapi terbentur anggaran yang minim. Informasi yang saya peroleh disini menyebutkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyediakan layanan hosting gratis, sch-id.net. Meski nantinya nama sekolah menggunakan subdomain dan dibawah TLD umum .net, tetapi sekilas memiliki ccTLD mirip .sch.id yang resmi dari pandi.or.id. Sebagai misal, jika nama sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri 1001 Balikpapan, maka nama subdomain yang bisa diajukan adalah sdn1001.sch-id.net, keren kan? :-)

Kesan saya, tentu ini kesempatan bagus bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki website. Apalagi layanan ini berada dan berjejaring dengan layanan lainnya seperti guru-indonesia.net, siswa-indonesia.net, dan yayasan-indonesia.net, yang memungkinkan sekolah dari daerah dapat "berbagi dan berbicara" dengan sekolah lain di seluruh Indonesia. Pengelolaannya pun tampaknya dikelola langsung oleh Unair sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat dan komitmen Unair dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Hanya saja saya tidak tahu sampai kapan layanan hosting gratis ini disediakan dan bagaimana kualitas layanannya, misalnya untuk mem-backup konten bila terjadi gangguan, dan lain sebagainya. Mungkin informasi lebih lanjut dapat ditanyakan ke Pak Soegianto Soelistiono.

Analogi Kulkas

Kulkas atau lemari es fungsinya kurang lebih untuk mendinginkan makanan agar kondisi dan kesegarannya tetap terjaga. Kulkas, juga memiliki kapasitas yang berbeda sesuai peruntukannya, begitu pula kualitasnya. Ketika seseorang telah membeli kulkas, tindakan selanjutnya adalah mengisi kulkas dan merawatnya, isi pun tak boleh sembarangan, agar kesegaran makanan tidak terkontaminasi satu sama lain.

Pertanyaannya adalah siapa yang mengisi kulkas? Bagaimana merawatnya? Bagaimana agar isinya tetap segar dan menarik minat orang lain untuk mengambil isi kulkas dan menikmatinya?

Website sekolah, mestinya memiliki fungsi lebih dari sekadar kulkas, karena kulkas tak memiliki jejaring sosial kulkas. Ia hanya dimanfaatkan si empunya kulkas, tetapi pola pengelolaan mirip, sama-sama dirawat dan diisi konten yang berkualitas, segar dan tidak sembarangan. :-)

Untuk itu, bagi sekolah yang akan menggunakan layanan tersebut secara pribadi saya menyarankan agar ada operator yang siap mengelola dan mengisi konten dengan baik. Sebaik apapun kulkas, eh, website, jika tidak diisi konten yang bagus dan terkini akan tetap jadi barang biasa. :-D

Yuk, mari... :-)

Belajar dari Purwakarta tentang Pembuatan KTP yang Cepat dan Gratis

Beberapa waktu lalu di milis yang saya ikuti tersebar berita yang menyoroti berita tentang naiknya biaya paspor. Yang menjadi perhatian saya, di berita tersebut dicantumkan besaran harga pembuatan paspor elektronik yang ditetapkan Rp 670.000 plus biaya sistem teknologi informasi Rp 55.000 dan sidik jari Rp 15.000. Seorang kolega mengkritik seolah-olah Negara/Pemerintah mencari untung dan berdagang dengan masyarakat. Padahal, menurutnya, Pemerintah/Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya (RSBI adalah contohnya). Pemerintah tidak boleh mencari keuntungan dari rakyatnya. Pemerintah boleh menarik pajak pada berbagai fasilitas yang diberikannya tapi tidak boleh mencari keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkannya.

Tentu, saya mengamini dan sangat sepakat dengan pendapat tersebut, apalagi bila disangkutpautkan dengan biaya Paspor atau KTP misalnya. Contoh biaya paspor di atas yang memasukkan biaya sistem teknologi informasi itu lucu. Analoginya mirip begini, taruhlah saya mau beli bakso satu mangkuk, setelah dihitung dikasir saya mendapati struk tertera biaya sistem pencacah pentol -- yang harganya ratusan juta itu -- Rp 30 ribu. Mestinya semangkuk bakso dengan biaya patut 20 ribu, tapi karena ada biaya sistem pencacah pentol itu harga bakso naik menjadi 50 ribu semangkuk.

Dalam bisnis, Kwik Kian Gie, pengusaha, ekonom dan mantan menteri ekonomi ini pernah mengatakan "Kalau mau cari uang, ya cari uang, akan tetapi ada kepatutannya," ujar Kwik. Dengan nilai-nilai kepatutan ini, pengusaha bakso seperti analogi di atas dapat menentukan dan memperkirakan seberapa pantas harga semangkuk bakso produksinya tersebut tanpa diembel-embeli harga yang tidak perlu. Bagaimana dengan Pemerintah/Negara, apakah perlu bisnis dengan rakyatnya?

Sementara itu saya menemukan berita yang selama ini berharap dapat diterapkan di kota dimana saya tinggal. Saya kutip berita itu di sini sebagai catatan pelengkap.

Pembuatan KTP Online di Purwakarta Gratis
Syamsu Nursyam

05/01/2011 17:57
Liputan6.com, Purwakarta: Ketika di sebagian wilayah, pembuatan KTP masih dipersulit dan waktunya lama, Pemkab Purwakarta justru memberlakukan pembuatan KTP online secara gratis, dan tentu saja lebih praktis dan cepat. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sistem kartu tanda penduduk (KTP) online mulai diberlakukan di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (4/1).

Bahkan pemkab setempat akan memberikan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap aparat yang melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat yang tengah mengurus pembuatan KTP. Masyarakat yang akan membuat KTP online, cukup mendatangi kantor kelurahan, atau kantor desa dan dapat diselesaikan dalam waktu lima menit.

Sistem KTP online tersebut, merupakan rangkaian program pembuatan KTP sekaligus pendataan penduduk, serta memudahkan pemda dalam menggulirkan kebijakan dalam rangka menyejahterakan masyarakat, dengan sistem pencatatan secara elektronik. Pencanangan pembuatan KTP online di Purwakarta, merupakan satu-satunya di Jawa Barat. (IDS/Vin)

Karena akan ada pilkada tahun 2011 ini, saya hanya bisa berharap dan berdoa semoga walikota Balikpapan yang terpilih nanti bisa belajar dan menerapkan model ala Purwakarta ini, syukur-syukur lebih baik. :-)

TI dan Masyarakat: Penghindaran Kesimpangsiuran Informasi atas Video Porno yang Diduga Dilakukan Artis

Geert Hofstede, seorang Profesor dari Universitas Maastricht Belanda mengungkapkan penelitiannya tentang 5 macam dimensi budaya. Penelitian itu ditujukan untuk memberikan wawasan tentang budaya-budaya yang ada di dunia, sehingga, kita, diharapkan dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang di negara-negara lain. Jika dipahami dan diterapkan dengan benar, informasi tentang dimensi budaya ini diharapkan dapat mengurangi tingkat frustrasi, kecemasan, dan keprihatinan. Hofstede menjelaskan, kita, cenderung memiliki anggapan bahwa semua orang itu adalah sama. Anggapan ini mendorong kita bila masuk ke daerah atau ke negara lain, dan membuat keputusan berdasarkan pada bagaimana kita bekerja di daerah asal atau negara asal kita, maka kemungkinan kita akan membuat keputusan yang sangat buruk.

Awalnya, Hofstede menganalisis basis data karyawan yang dikumpulkan IBM antara tahun 1967 sampai dengan 1973 yang mencakup data di lebih dari 70 negara. Tahun 2001 nilai tercatat meliputi 74 negara dan daerah, sebagian didasarkan pada basis data dari IBM, namun pada populasi studi internasional yang berbeda. Dari hasil awal, setelah kemudian diperbarui dan dilakukan penambahan, Hofstede merumuskan sebuah model yang mengidentifikasi 4 dimensi budaya. Dimensi budaya ini digunakan untuk membantu dalam membedakan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat di dunia, yaitu: Power Distance, Individualism, Masculinity, dan Uncertainty Avoidance. Tiap negara diteliti berdasarkan dimensi budaya itu, dibandingkan nilai dan perilakunya, dan kemudian pada Power Distance dan Uncertainty Avoidance diberikan nilai indeks yang menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat atas dimensi budaya tersebut. Pada penelitian internasional selanjutnya yang dilakukan pada China, Hofstede memberikan penambahan satu buah dimensi berikutnya yaitu Long-Term Orientation.

Sumber: http://www.geert-hofstede.com/hofstede_indonesia.shtml

Berdasarkan penelitian tersebut, Uncertainty Avoidance Index (UAI) dibuat memiliki nilai indeks antara 0 sampai dengan 100. Nilai tersebut menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kesimpangsiuran/ketidakpastian informasi pada suatu negara. Semakin rendah nilai indeks maka semakin besar tingkat penerimaan kesimpangsiuran informasi. Sebaliknya, semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar tingkat penolakan kesimpangsiuran informasi. Indonesia mendapatkan UAI sebesar 48, lebih rendah dari rata-rata Asia sebesar 58 dan rata-rata dunia sebesar 64. Ini menggambarkan Indonesia berada pada tingkat menengah atas penerimaan kesimpangsiuran informasi. Artinya, masyarakat Indonesia cukup bisa menerima perubahan, gejolak, polemik, kesimpangsiuran, ketidakpastian, namun memiliki toleransi yang cukup terhadap perbedaan pendapat.

Berkait dengan situasi Indonesia selama 2 minggu ini tentang hebohnya penyebaran video porno atas penyalahgunaan perangkat teknologi informasi, tak heran bila polemik tentang siapa sebenarnya yang berperan dalam video porno artis tanah air tersebut masih berkepanjangan. Sebagian masyarakat menilai artis yang diduga sebagai pemeran video tersebut segera mengaku tegas mengklarifikasi benar tidaknya informasi tersebut pada pihak berwajib dan tidak memberikan informasi berbelit-belit, agar kesimpangsiuran informasi yang bergejolak di masyarakat tentang kebenaran informasi tersebut segera menemukan titik terang, sehingga harapannya masyarakat mendapat kepastian dan berhenti mengikuti informasi itu dan kembali menyusun aktivitas produktif lainnya. Namun sebagian masyarakat menilai informasi tersebut tidak perlu dibahas dan artis yang diduga tersebut tak perlu mengaku, tetapi masyarakat menyerahkan kembali pada pelaku itu sendiri atas akibat yang diduga dilakukannya.

Bagaimana menurut Anda?

Update, Selasa, 22 Juni 2010

Download Materi Kuliah TI dan Masyarakat